Demokrasi ekonomi atau yang lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan sudah dijadikan sebagai sistem ekonomi Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun sampai saat ini belum ada instrumen untuk mengukur sejauh mana ekonomi kerakyatan sudah dijalankan secara nyata. Akibatnya justru sektor-sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai oleh segelintir elit ekonomi saja. Survey Bank Dunia tahun 2015 menyebut bahwa 1% keluarga terkaya menguasai 50,3% kekayaan di Indonesia.

Dalam kaitan itu Awan Santosa, S.E, M.Sc, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi sekaligus Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta menyampaikan paparan urgensi pengukuran derajat ekonomi kerakyatan dalam Workshop “Analisis Asumsi Makro Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan” di Hotel Aston Bogor, 6-7 Maret 2018.

Workshop yang diselenggarakan The Westminster Foundation for Democracy (WFD), sebuah lembaga publik independen yang didanai Kerajaan Inggris tersebut diikuti 30 analis anggaran dari Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian Dewan (PKA-BKD) DPR RI. Workshop ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menyusun analisis kritis terhadap asumsi fiskal dan makro serta rancangan RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Dalam workshop Awan Santosa memaparkan hasil risetnya berupa formulasi Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI). IDEI terdiri dari 23 variabel yang meliputi 3 dimensi, yaitu demokrasi produksi, demokrasi konsumsi, dan demokrasi penguasaan faktor produksi. IDEI diharapkan dapat digunakan tim PKA-BKD DPR RI untuk mengukur derajat ekonomi kerakyatan setiap daerah di Indonesia, guna mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.