Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) menerjunkan mahasiswa untuk mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) periode tahun 2023, pada Jumat (23/7/2023). Peserta KKN-PPM UMBY angkatan ke-43 diikuti sebanyak 1.068 mahasiswa yang terbagi menjadi 81 kelompok reguler, 13 kelompok KKN tematik, dan 11 kelompok KKN Mandiri. Diantaranya ada mahasiswa asing yang berasal dari negara Kyrgystan, Turkmenistan, dan Timor Leste.

Rektor UMBY, Dr. Agus Slamet S.TP., MP., MCE., menyampaikan pesan kepada peserta KKN-PPM untuk dapat menjaga kesehatan dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.

“Mahasiswa yang melaksanakan KKN diharapkan dapat menjaga kesehatan saat pelaksanaan KKN dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan tenaga dan pikiran yang optimal dalam melaksanakan program KKN-PPM,” terang Agus Slamet saat melepas mahasiswa KKN UMBY di Halaman Gedung Rektorat Kampus 1 UMBY.

Kepala Bagian Pengabdian UMBY, Luky Kurniawan, M.Pd., mengatakan kegiatan KKN PPM semester ini difokuskan untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan multidimensial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Harapannya, para peserta KKN PPM dapat menjalankan berbagai program pengabdian untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Luky.

Kepala P3MK (Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama) UMBY, Ir. Setyo Utomo MP., menambahkan, para mahasiswa melaksanakan KKN di Kapenewon Semanu, Gunungkidul, DIY dan Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 24 Juli hingga 24 Agustus 2023. Pada penyelenggaran KKN-PPM kali ini sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul.

Turut hadir dalam pelepasan ini kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, Mabrur Ari Wuryanto SP., MM. “Saya mengapresiasi langkah yang diambil UMBY. Kampus UMBY berinsiatif mengikutsertakan para peserta KKN ini untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting sebagai perlindungan dalam pelaksanaan KKN,” tutur Mabrur.